Headline

Umbar Janji, Koordinasi OPD Lemah


SK Bupati K2 Buram

Desak: Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail medesak penerbitan SK Bupati untuk tenaga honorer kategori dua (K2) disegerakan. (KM/MIFTAHUL ARIFIN)

kabarmadura.co, (PAMEKASAN) – Harapan tenaga honorer kategori dua (K-2) di lingkungan Pemkab Pamekasan untuk memperoleh SK Bupati tak kunjung menemui titik terang. SK yang dijanjikan akan diterbitkan pada pertengahan Februari 2018 itu sampai saat ini tak jelas statusnya.

Ketua Komisi I DPRD Setempat, Ismail mengaku, belum mengetahui perkembangan terkait proses kajian staf penerbitan SK bupati. Sebelumnya, ia hanya mendapat laporan, jika Wakil Bupat , Khalil Asy’ari, mendelegasikan kepala dinas pendidikan untuk melakukan pendataan tenaga K-2 ke bawah.

“Nah itu, sampai saat ini belum ada laporan kepada kami, terkait perkembangan proses penerbitan SK Bupati untuk K-2 yang dipasrahkan ke kadisdik itu,” terangnya, Selasa (13/2).

Lebih lanjut Ismail mengatakan, jika pemberian SK Bupati kepada tenaga honorer K-2 sangat urgen. Sehingga, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan mandat oleh wakil bupati, harus sigap dalam melayani persoalan yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.

Pihaknya sangat menyesali kinerja lamban para pimpinan OPD dalam memberikan pelayanan publik, khususnya  berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Termasuk di dalamnya, pelayanan pengurusan penerbitan SK Bupati untuk tenaga K-2 yang tak kunjung menemui kejelasan.

“Saya kecewa dengan kinerja lamban OPD. Mereka juga lemah dalam hal koordinasi, buktinya, sampai sekarang pengurusan SK K-2 tak kunjung menemui kejelasan,” katanya.

Politisi partai Demokrat itu mendesak, agar penerbitan SK Bupati untuk tenaga honorer K-2 bisa segera dilakukan. Sebab, peningkatan kesejahteraan tenaga K-2 sangat bergantung pada SK tersebut. Terlebih, mereka yang mengabdi sebagai guru honorer di sekolah-sekolah di Pamekasan.

“Kalau tak kunjung ada kejelasan, dalam waktu dekat akan saya panggil kembali pimpinan lintas OPD,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kabid Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdik Pamekasan Suryanto mengaku, bahwa pihaknya siap untuk memproses penerbitan SK bupati tersebut. Namun, terlebih dahulu dirinya akan berkoordinasi dengan Kepala Disdik Moch. Tarsun.

Sebab, Kadisdik yang menghadiri forum audiensi antara perwakilan tenaga K-2 dengan dengan pimpinan lintas OPD yang difasilitasi oleh DPRD pada 25 Januari lalu. “Saya nanti koordinasi dulu dengan kepala disdik,” katanya. (pin/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top