NEWS

Tindakan DPRD Dinilai Salah Langkah


TUDING: Ketua KMPI Pamekasan, Zainul Hasan menuding jika anggota DPRD tak paham alur pendistribusian rastra. (KM/MIFTAHUL ARIFIN)

kabarmadura.co, (PAMEKASAN) – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan boleh saja mendatangi kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia untuk melaporkan temuan beras sejahtera (rastra) yang dinilai tidak layak konsumsi. Namun, kinerja mereka di daerah menuai sorotan, lantaran tidak cukup mampu mendorong kauntitas penebusan rastra di bumi Gerbang Salam.

Ketua Komunitas Muda Peduli Reformasi (KMPI) Pamekasan Zainul Hasan mengatakan, jika hanya untuk melaporkan temuan kualitas rastra yang jelek, kedatangan para wakil rakyat asal bumi Pamelingan ke Kemensos menjadi sebuah cerminan, bahwa mereka tidak memahami juknis penyaluran bansos rastra tahun 2018.

Sebab, dalam juknis jelas disebutkan, Perum Bulog dalam hal ini gudang Bulog Sub Divre XII Madura, memiliki tenggang waktu selama 2×24 jam, untuk kemudian mengganti rastra yang dinilai jelek, dengan rastra yang kualitasnya lebih bagus.

Sehingga menurutnya, anggota Komisi IV DPRD Pamekasan, tidak perlu mendatangi Kemensos hanya untuk sekedar melaporkan temuan kualitas rastra yang bersifat kasuistik. Terlebih, temuan rastra dengan kualitas buruk itu, terjadi karena rastra mengendap di gudang bulog akibat tidak cepat ditebus oleh pemerintah desa.

“Bisa kan, para wakil rakyat memanggil kepala Bulog di Pamekasan untuk dimintai pertanggungjawaban sesuai juknis dari pemerintah pusat, ngapain harus ke Kemensos,” terang Hasan, Selasa (13/3).

Menurut Hasan, langkah yang diambil wakil rakyat tidak akan berdampak signifikan terhadap teknis penyaluran rastra. Sebab, dalam juknis juga dijelaskan, penyaluran bansos rastra dilakukan dengan melibatkan tim koordinasi bansos pangan yang terdiri dari sejumlah instansi di kabupaten.

Bahkan, tim korrdinasi (tikor) bansos pangan juga memiliki tugas pengawasan hingga pengecekan kualitas rastra sebelum disalurkan kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Hal itu juga dilakukan dengan melampirkan bukti berita acara yang ditandatangani oleh tikor bansos pangan.

“Harusnya tikor bansos rastra di Pamekasan dipanggil dulu, bukan langsung ke Kemensos. Jangan-jangan mereka (DPRD, red) belum memanggil tikor bansos rastra di daerah,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Pamekasan, Sahur mengatakan, banyak warga yang mengeluhkan kualitas rastra yang diterima dinilai sangat buruk. Selama ini, warga penerima jatah rastra mengaku kebingungan, mau diapakan, karena kualitas beras yang buruk.

Bahkan, Komisi IV membawa temuan beras sejahtera dengan kualitas yang dinilai tidak layak konsumsi itu ke Kementerian Sosial pada Senin (12/3) kemarin. Hasilnya, pihak kementerian mengaku akan menindaklanjuti temuan itu ke Perum Bulog.

“Sudah kami sampaikan ke kementerian, respon kementerian baik, mereka berjanji akan menindaklanjuti,” katanya. (pin/waw)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top