NEWS

Proses Lelang, APK Belum Terpasang


TANPA APK: APK Pilgub 2018 dalam proses lelang. (KM/Dok)

kabarmadura.co, (SUMENEP)-Meski masa kampanye sudah dimulai sejak 15 Februari lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumenep belum menyediakan dan memasang Alat Peraga Kampanye (APK) kedua pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur (Cagub-Cawagub) Jawa Timur.

Menurut ketua KPU Sumenep A Warits, pengadaan APK Cagub-Cawagub di Sumenep belum selesai karena masih dalam proses. Sehingga untuk saat ini, pemasangan APK belum bisa dilakukan.

“Sesuai aturan, sebenarnya pemasangan APK sudah dipasang sejak masa kampanye. Sehingga KPU Sumenep bisa secepatnya dilakukan, tapi kami masih belum bisa menentukan tanggal pemasangan APK, meskipun kami sebenarnya ingin secepatnya APK itu terpasang,” jelasnya kepada Kabar Madura.

KPU Sumenep tidak mungkin melaksanakan pengadaan APK di luar prosedur pengadaan yang sudah diatur. Sebab untuk Sumenep, pengadaan APK harus melalui prosedur pelelangan karena anggarannya mencapa Rp200 juta.

Di Jawa Timur hanya beberapa Kabupaten/Kota saja yang harus dilelang. Sementara disejumlah daerah lainnya kebanyakan dengan sistem penunjukan. Sedangkan di Sumenep harus di lelang karena anggarannnya besar.

“Kalau pengadaan APK yang penujukan, mungkin bisa cepat proses selesainya pengadaan pencetakan APKnya sehingga bisa dengan cepat pula dipasang. Tapi Sumenep masuk yang dilelang pengadaannya,” terang Warits.

KPU Sumenep selama ini sudah melakukan sosialisasi melalui media elektronik tentang pelaksanaan Pilgub Jawa Tmur 2018. “Sebelum adanya APK, sosialisasinya kami maksimalkan supaya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) bisa melakukan sosialisasi ke masyarakat di masing-masing wilayahnya, karena organ kami sampai ke desa-desa. Bahkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)  saat melakukan pencoklitan, juga sudah melakukan sosialisasi,” jawabnya saat ditanya hubungan APK dengan pemahaman masyarakat terhadap Pilgub.

Sebelumnya, Warits mengatakan, KPU Sumenep belum bisa menentukan harga perkiraan sendiri (HPS). Karena harga APK setelah dilakukan survei ke beberapa perusahaan, lebih tinggi dari harga pagu yang ditetapkan.

Untuk itu, pihaknya masih harus berkonsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk pengadaan APK pemilihan Gubernur (pilgub) 2018. Sebab KPU Sumenep, saat ini belum bisa menentukan HPS melihat kondisi yang tidak memungkinkan.

“jika HPS ditetapkan sama dengan pagu, berarti pihaknya menentukan HPS di bawah hasil survei. Tapi kalau ditentukan lebih tinggi dari pagu, berarti akan kekurangan dana,” katanya. (ong/rei)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top