NEWS

OPD Dilarang Layani Ormas Bodong


PERTEGAS ATURAN: Legislatif tuntut OPD di Pamekasan yang melayani ormas tidak berbadan hukum untuk diterapkan sanksi. (KM/NURUS SOLEHEN)

kabarmadura.co, (PAMEKASAN)-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pamekasan hakikatnya dilarang melayani organisasi masyarakat (ormas) yang hendak ikut campur urusan pemerintahan.  Terutama ormas yang tidak memiliki badan hukum. Seruan itu disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Alwalid,  Selasa (13/3).

Menurutnya, dalam mengurus badan hukum ormas tidak terlalu sulit. Hanya saja butuh waktu. Badan hukum yang harus dilengkapi meliputi Surat Kerangan dari Kementerian Hukum dan HAM (SK Menkum HAM), dan akte notaris. Ormas juga bisa mengurus permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Kementetian Dalam Negeri (Kemendagri).

SKT ini bisa disalurkan epadae instansinya, kemudian disampaikan ke Kemendagri. Namun sayang untuk memperoleh SKT tersebut cukup lama. Alwalid tidak menyebutkan berapa proses lamanya. “Kalau sudah ada SK Menkum HAM, SKT tidak usah. SKT ini diurus bagi ormas yang tidak memiliki SK Menkum HAM,” ujarnya.

Walid sapaan akrabnya mengungkapkan, ormas seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memiliki badan hukum, bisa ikut mengawal progam pemerintahan. Pengawalan yang dimaksud berupa sebagai tim monitoring dan pengadvokasi.

Sementara bagi ormas yang tidak memiliki badan hukum, tidak memiliki hak untuk ikut campur urusan pemerintah. Bahkan untuk menanggulangi campur tangan ormas  tidak jelas itu, Alwalid melarang semua OPD melayaninya.  Ditanya konsekuensi OPD apabila melayani ormas itu, nihil sanksi jelas.

“Mestinya tidak dilayani. Akan tetapi apabila dilayani, kemungkinan ada kebijakan lain dari OPD terkait, ” tegasnya.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPRD setempat Abdul Haq mengatakan, ormas di kota yang identik dengan slogan gerbang salam harus terdata dengan jelas. Sebab apabila tidak dilakukan pendataan, pemerintah akan kewalahan melayani ormas tersebut.

“Pertegas saja, sanksinya bagi yang tidak berbadan hukum. Agar tidak terkesan aturannya ada namun tidak diterapkan,” singkat Abdul Haq saat dikonfirmasi via telpon. (rus/ito)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top