NEWS

Gubernur Berdalih untuk Kepentingan Umum


MENOLAK: Komunitas Pemerhati Sejarah Surabaya Tolak Nama Jl Dinoyo yang rencananya akan diganti jl Sunda. (KM/IST)

kabarmadura.co, (SURABAYA) – Perubahan nama jalan di Surabaya menuai polemik. Sebelumnya, pemerhati sejarah Kota Surabaya menyuarakan penolakan. Kini, giliran Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji menolak usulan tersebut.

Menyikapi hal itu, Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku, pihaknya akan berdialog dengan masyarakat. Dengan didampingi Kepala Pekerjaan Umum (PU) Bina Marga Jawa Timur Gatot Sulistyo dan humas.

“Saya akan dialog dengan masyarakat. Jalan itu bagian dari kepentingan umum. Sama saja, usulan daerah ke Gubernur belum tentu bagi pemerintah pusat pertimbangannya kepentingan umum. Tidak semua usulan pemerintah daerah bisa disetujui,” kata dia usai melantik empat Penjabat Bupati di Gedung Grahadi Surabaya, Selasa, (13/3).

Dia menjelaskan, kebijakan perubahan nama sebagian Jalan Gunungsari menjadi Jalan Siliwangi dan sebagian Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda adalah bagian dari kepentingan umum.

“Jadi ada hak pribadi seseorang, tetapi ada hak kepentingan umum, ini yang harus seimbang. Jadi nanti Pak Gatot (Kepala Dinas PU Bina Marga Jatim, Gatot Sulistyo Hadi, red) plus humas akan melakukan sosialisasi,” ujar Pakde Karwo, sapaan akrabnya.

Pemprov tidak mengapus seluruh Jalan Gunungsari dan Jalan Dinoyo. Pihaknya hanya mengusulkan agar sebagian dua jalan tersebut diubah namanya menjadi Jalan Siliwangi dan Jalan Sunda.

“Rencana ini bukan penghapusan jalan sepenuhnya. Melainkan hanya sebagian dari dua jalan yang ada di Surabaya yang akan diubah namanya untuk simbolik harmoni budaya,” ujar Gubernur dua periode ini.

Dia menuturkan, memang perlu dialog antara pemerintah dengan masyarakat berkaitan dengan rencana perubahan sebagian nama jalan di Surabaya untuk kepentingan harmonisasi budaya Jawa dan Sunda.

“Ada permasalahan besar bagaimana pendekatan budaya Jawa-Sunda itu kita selesaikan setelah 661 tahun,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Surabaya Armuji mengungkapkan, mekanisme perubahan jalan terlebih dulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan perlu tidaknya dibentuk pansus.

“Nanti kita Bamus kan, kemudian Banmus memberikan arahan dibentuk pansus atau apa. Biasanya pansus,” ujar dia.

Menurutnya, penggantian nama yang diusulkan Pemprov Jawa Timur tidak akan mudah disetujui. Karena kata Armuji, salah satu nama jalan yang diganti Jalan Dinoyo mempunyai sejarah dalam masa kemerdekaan.

“Kami pernah mengganti nama jalan di kawasan Darmo Satelit dengan nama Jalan Patimura melalui pansus. Kalau Darmo Satelit kan tidak punya sejarah tidak masalah. Beda dengan Jalan Dinoyo yang mempunyai sejarah saat kemerdekaan. Misalkan Jalan Dinoyo diganti menjadi Jalan Pasundan, apa nanti jalan yang ada Dinoyo ikut diganti,” paparnya.

Dia menambahkan, pihaknya memastikan penggantian nama jalan masih belum final serta bisa ditolak dan bisa diterima melalui mekanisme pembahasan di DPRD.

“Tentunya akan menjadi banyak bahan pertimbangan pansus. Nanti akan undang para ahli seperti pakar sejarah, akademisi yang akan kita mintai masukan, bisa menolak bisa menerima berdasarkan hasil pansus. Dan saya tegaskan ini belum final, keputusan itu di tangan pansus merubah atau tidak,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi C DPRD Surabaya Vinsensius Awey mengaku, pihaknya menolak usulan Gubernur Jawa timur ini. Gagasan Gubernur Soekarwo akan menceridai warga Surabaya.

“Sisi histori dari sisi administrasi dan sisi kapatutan yang perlu diperhatikan. Jadi tidak seenaknya saja merubah nama jalan begitu saja, jika ada Pansus Saya akan menolak keputusan ini,” tandasnya. (dit/nam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top