NEWS

Dinkes Gelar Sosialisasi Jampersal


BERWIBAWA: Kepala Dinkes Sumenep dr Fatoni saat memberikan Sambutan. (KM/Yunus Maulana)

kabarmadura.co, (SUMENEP)-Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep terus berupaya dalam meningkatkan pelayanan. Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, Dinkes Salah menggelar sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) di Hotel Utami Sumenep, Selasa (13/3).

Selama ini banyak masyarakat yang masih belum tahu tentang adanya Jampersal. Oleh sebab itu, bidan koordinator, kepala Pusat Kesehatan Masyarakat dan camat yang hadir pada kegiatan tersebut diminta agar mensosialisasikan Jampersal.

Kepala Dinkes Sumenep Fatoni menjelaskan, program Jampersal memberikan keuntungan bagi masyarakat, terutama bagi ibu hamil. Sebab, biaya untuk bersalin sudah gratis.

“Jampersal ini akan memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat. Sebab, sekarang bagi  semua ibu hamil sudah ada jaminannya, gak peduli kaya atau miskin. Sehingga, setiap kehamilan dan persalinan, biayanya ditanggung oleh negara,” tuturnya, Selasa (13/3).

“Jampersal juga akan berdampak pada angka kematian ibu, bayi, terus komplikasi yang ditimbulakn oleh kehamilan maupun persalinan akan menurun,” paparnya.

Pihaknya menjelaskan, untuk mendapatkan layanan Jampersal tidak butuh syarat yang macam-macam, sebab program tersebut diperuntukkan untuk semua ibu hamil yang berdomisili di Sumenep. “Tidak ada syarat apa-apa yang penting penduduk Sumenep, biaya tetap gratis meskipun dirujuk ke Surabaya, karena biayanya akan ditanggung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” terangnya.

Jampersal sudah berlaku sejak tahun sebelumnya. Berdasarkan pengakuan Fatoni, jika dana tersebut merupakan sisa dari tahun kemarin yang masih terpakai sebanyak 20 persen.

“Jampersal sudah dari tahun kemarin, danannya masih tersisa banyak, sehingga menjadi silfa. Jadi dana itu yang akan dipakai untuk tahun ini, atau bisa dikatakan itu Dana Alokasi Khusus (DAK),” ujarnya.

Fatoni menghimbau, ketika masyarakat sudah memiliki Jampersal, maka kepada pihak terkait jangan sampai meminta imbalan. “Makanya ini harus dijadikan sosialisasi, agar tidak menimbulkan pungutan liar (Pungli).  Sehingga, selama masyarakat mau memakai obatnya APBN, maka tidak ditanggung alias gratis,” pungkasnya. (yus/rei)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top