NEWS

Tak ada Regulasi, Arsip OPD Amburadul


SEMRAWUT: Arsip OPD Sumenep terlihat tidak tertata dengan baik, akibatnya sulit menemukan dokumen yang sudah tersimpan. (KM/Dok)

kabarmadura.co, (SUMENEP) – Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep amburadul. Sebab, selama ini belum ada regulasi yang mengatur sehingga arsip di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), akibatnya banyak yang tidak tertata dengan rapi atau terbengkalai.

Kearsipan di lingkungan pemerintah selama ini dipandang sebelah mata. Padahal arsip pemerintahan sangat urgen. Pentingnya arsip, terlihat ketika sudah dibutuhkan dan ternyata saat dicari, tidak ditemukan keberadaannya.

Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Sumenep berinisiatif membuat rancangan peraturan daerah (raperda) tentang kearsipan. Sehingga dengan adanya regulasi tentang kearsipan, diharapkan semua arsip terselamatkan.

Raperda kearsipan telah selesai dibahas tahun ini. Kini, dalam proses evaluasi oleh gubernur Jawa Timur. Pada tahun ini, regulasi itu akan hadir untuk membenahi arsip yang selama ini tidak tertib.

Dalam raperda kearsipan ini, ada 10 poin yang mewajibkan kepada semua OPD untuk dijalankan, terutama oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sumenep.

“Karena kami tahu bahwa selama ini, jangankan di pemerintahan Sumenep ini mau mencari arsip sepuluh atau lima tahun yang lalu, arsip yang satu tahun kemarin sudah amburadul. Jadi arsip tidak tertata dengan baik, sehingga ketika dibutuhkan kebingungan untuk mendapatkannya,” beber Moh Subaidi.

Ketua Komisi IV DPRD Sumenep itu menjelaskan, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sumenep, ketika ditanya tentang arsip pasti kebingungan menjawabnya, karena memang tidak ada arsipnya. Sebab selama ini arsip disepelekan dan tidak ada regulasi yang mengatur untuk menyimpan dan menata arsip.

Ditambahkan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, dengan adanya perda kearsipan, sejumlah OPD di lingkungan Pemkab Sumenep tidak harus membentuk bidang yang menangani tentang kearsipan. Akan tetapi semua OPD wajib hukumnya menjalankan Perda tentang kearsipan.

“Jadi, ada poin tertentu di dalam perda itu yang mewajibkan bagi seluruh OPD supaya ada tenaga kearsipan. Di mana tenaga itu, tugasnya menangani khusus kearsipan di internal masing-masing OPD tersebut. Tugas tenaga kearsipan itu, mengamankan kearsipan, sekaligus menata semua arsip di OPD-nya,” ungkapnya.

Perda tentang kearsipan itu masih mengatur secara umum. Akan tetapi,  di peraturan bupati (perbup) yang akan mengatur secara detail mengenai regulasi kearsipan tersebut. (ong/rei)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top