NEWS

Pengadaan Komputer UNBK Rawan Penyelewengan


kabarmadura.co, (SURABAYA) – Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 2018 bakal digelar beberapa bulan lagi. Perencanaan pengadaan komputer untuk pelaksanaannya yang diusulkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur rawan penyelewengan.

Guna mencegah adanya tindak pidana korupsi di lingkungan pendidikan, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak Surabaya bakal mengawal pengadaan dan pendistribusian sekitar 4.600 komputer dalam pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis computer (UNBK) dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) 2018 di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Ketua Tim Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Lingga Nuarie mengaku pihaknya bersama dengan tim siap mengawal pengadaan dan pendistribusian komputer yang digunakan untuk ujian berbasis komputer.

“Dari awal tahun tim kami sudah melakukan pengawasan. Termasuk dalam hal penggunaan anggaran dan pembelian barang apakah sesuai spesifikasinya dan sesuai peruntukannya,” kata dia, Senin (12/3).

Dia menjelaskan, tim TP4D ini melakukan pendampingan dari mulai perencanaan hingga pendistribusian barang. Nantinya tim juga akan mengecek spesifikasi barang, apakah sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan atau tidak. Begitu juga terkait kualitas barang apakah benar-benar sesuai peruntukan dan tidak ada yang rusak.

“Sampai saat ini aman-aman saja. Tidak ada indikasi korupsi dalam pengadaan komputer ini. Tapi kami tetap melakukan pengawasan dan pendampingan penggunaan anggaran tersebut,” ujar dia.

Selain itu, kata Lingga, pendampingan ini dilakukan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dikeluarkan sesuai dengan pengadaan. Dengan kata lain, agar digunakan sesuai dengan peruntukan dan tepat sasaran.

“Kami akan mengawasi betul pengadaan ini, sehingga kecil kemungkinan adanya tindak pidana korupsi yang timbul,” paparnya.

Sebagaimana diketahui, Tim TP4D dibentuk sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-152/A/JA/10/2015 tanggal 1 Oktober 2015, yang selanjutnya dikeluarkan Instruksi Jaksa Agung RI Nomor: INS-001/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) Kejaksaan Republik Indonesia, untuk ditindaklanjuti oleh segenap jajaran Kejaksaan di seluruh Indonesia. (dit/nam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top