NEWS

Gus Idris Jabat Pj Sekkab Sumenep


TERBATAS: Bupati Sumenep saat mengukuhkan R Idris sebagai Pj sekkab Sumenep, Selasa (6/3). (KM/Fathor Rahman)

kabarmadura.co, (SUMENEP) – Setelah beberapa bulan menjabat sebagai pelaksana tugas (plt) sekretaris Kabupaten (Sekkab) Sumenep, Selasa (6/3), Bupati Sumenep A Busyro Karim mengukuhkan R Idris sebagai penjabat (Pj) sekkab Sumenep. Namun, jabatan Pj tersebut hanya terbatas tiga bulan saja.

Pelantikan R Idris sebagai Pj sekkab Sumenep, sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep, Nomor 821/38/432.203.3/2018 tertanggal 2 Maret 2018. Pengambilan sumpah sendiri berlangsung kantor Pemkab Sumenep.

Disampaikan oleh Bupati Sumenep A Busyri Karim seusai melantik R Idris, bahwa status Pj sekkab sebenarnya sama dengan status sekkab definitif. Bahkan dirinya mempercayai, bahwa Gus Idris, sapaan akrab R Idris, akan mampu menjalankan amanah sebagai sekkab. Sebab selama ini, dinilai sudah sukses mengemban tugas sebagai Plt sekkab.

“Pak Idris secara usia saja yang tidak bisa didefinitifkan, karena tahun depan sudah harus pensiun. Seandainya karena tidak terhalang usia dan ada regulasi yang memang mengatur, bisa dilihat sendiri dan sudah terasa selama beberapa bulan menjabat plt, sudah menggeliat semua dan mulai terlihat gairah untuk mengubah Sumenep ke arah yang lebih baik,” paparnya.

Dikatakan mantan ketua DPRD Sumenep dua periode itu, bahwa sudah ada aturan yang memnyebabkan R Idris tidak bisa sampai pensiun menjabat sekkab. Untuk itu, Pj tersebut hanya sampai tiga bulan saja, dan setelah itu harus ada sekkab defiitif.

“Diangkatnya Pj sekkab tidak lain karena adanya kekosongan jabatan sekkab. Jadi ada istilah kekosongan di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018. Selain itu, juga ada istilah berhalangan. Kalau berhalangan, Pj maksimal enam bulan, tapi kalau terjadi kekosongan, maksimal tiga bulan. Di Sumenep ini, terjadi kekosongan, sehingga maksimal tiga bulan saja Pj sekkabnya,” terangnya.

Lebih jauh diungkapkan politisi PKB tersebut, jabatan Pj sekkab hanya terbatas tiga bulan saja mulai sejak ditetapkannya. Hal itu tentunya berdasarkan aturan yang ada, yakni mengacu kepada pasal 2 ayat 3 Perpres Nomor 3 Tahun 2018.

“Di dalam perpres itu juga sudah ditetapkan, bahwa lima hari setelah dikukuhkan sebagai Pj sekkab, juga harus masuk dilaksanakan proses untuk sekkab definitif. Jadi sudah harus dimulai proses itu, sehingga setelah tiga bulan nanti, ada sekkab definitif,” tuturnya. (ong/waw)

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top