NEWS

SMK BLUD Masih Cari Kriteria Kepsek


PRAKTIK: Siswa SMK di Jawa Timur saat merakit alat elektronik di sekolah untuk meningkatkan daaya saing SMK berstatus BLUD. (KM/IST)

kabarmadura.co, (SURABAYA) – Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang baru disematkan pada sejumlah SMK negeri di Jawa TImur, akan mengubah sejumlah pola manajemen di satuan pendidikan. Salah satunya adalah pemegang jabatan kepala sekolah (kepsek) sekaligus akan menjadi direktur BLUD.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Timur mengatakan, BLUD akan dipimpin oleh direktur yang sekaligus adalah kepala sekolah satuan pendidikan terkait. Kendati berstatus sekolah negeri, ke depan SMK BLUD juga bisa dipimpin oleh pegawai non PNS.

“Tapi untuk saat ini, kita tetap akan menggunakan kepala sekolah yang sudah ada. Tugas menjadi direktur sekaligus kepsek tidaklah ringan. Terlebih saat ini SMK BLUD masih dalam rintisan dan baru akan memulai menjalankan unit bisnis,” kata dia, Rabu (28/2).

Dia menjelaskan, pihaknya tidak akan memberikan penyertaan modal untuk memulai unit bisnis pada SMK BLUD ini. Sebab, BLUD SMK prinsipnya adalah pemberdayaan potensi yang ada di sekolah itu sendiri. Contohnya perhotelan, segala pemasukan dari usaha itu yang akan dikelola.

“Tapi dalam satu SMK itu kan tidak hanya satu sektor bisnis saja. Tapi ada beberapa sektor yang bisa dikembangkan, sekolah dengan status BLUD memiliki wewenang untuk melakukan pinjaman ke bank,” ujar mantan Kepala Badan Diklat Jawa Timur ini.

Selain itu, kata Saiful, implementasi BLUD telah berjalan dan memiliki status hukum yang kuat. Tidak hanya pinjaman, sekolah juga bisa menarik investor swasta untuk melakukan kerjasama. Dengan catatan, kerjasama itu jelas dengan perjanjian kontrak.

“Bisa mengajukan pinjaman ke Bank Jatim seperti RSUD Dr Soetomo kan begitu. Nanti pihak bank yang akan menghitung, kepala SMK BLUD harus inovatif dan komunikatif dalam membangun jaringan,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan SMK Disdik Jawa Timur Hudiyono menambahkan, implementasi SMK BLUD didukung dengan tujuh jenis perundang-undangan. Saat ini, langkah yang tengah dilakukan adalah tata kelola keuangan dan standar pelayanan minimal.

“Perlu dipahami, bahwa sekolah-sekolah yang sudah ditunjuk untuk menjadi BLUD adalah sekolah-sekolah yang sudah siap untuk membangun core bisnis,” paparnya

Dia menambahkan, untuk meningkatkan daya saing SMK berstatus BLUD ini dapat dilakukan sejumlah layanan. Di antaranya ialah public goods, yakni seluruh pelayanan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemudian private goods, pelayanan dibiayai dari jasa hasil pelayanan.

“Memang perlu ada kolaborasi antara hasil jasa didukung dengan APBD provinsi,” tandasnya. (dit/nam)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top