NEWS

Sampang Kekurangan 1.405 Guru PAI


ACHMAD MAKKI : Kasi Pais Kantor Kemenag Sampang. (KM/SUBHAN)

kabarmadura.co, (SAMPANG) – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Sampang mencatat, jumlah guru pendidikan agama Islam (PAI) di semua jenjang sekolah semakin memprihatinkan. Mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengan kejuruan (SMK).

Setiap tahun, selalu selalu terjadi pengurangan guru PAI di berbagai tingkatan sekolah, karena banyak guru yang memasuki usia pensiun atau purnatugas. Sayangnya, beberapa tahun terakhir belum ada upaya penambahan jumlah guru PAI di masing-masing sekolah yang mengalami kelangkaan guru PAI tersebut.

Kasi Pendidikan Agama Islam (Pais) Kemenag Sampang Achmad Makki mengatakan, di Sampang terdapat ribuan sekolah dari semua jenjang, mulai dari dari SD, SMP dan SMA/SMK. Semestinya, setiap sekolah minimal ada satu guru PAI, sayangnya, jumlah guru PAI yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) saat ini hanya 387 orang, sedangkan yang sukarelawan (sukwan) baru 57 orang. Mayoritas guru PAI yang banyak pensiun, terjadi di tingkat SD, sehingga banyak SD di Kabupaten Sampang yang tidak memiliki guru agama Islam. Sedangkan program pengangkatan guru PNS dan sukwan PAI, hingga saat ini belum ada.

Sementara jumlah sekolah SD sederahat di Sampang, berdasarkan data di website Data Referensi Kemendikbud, sebanyak 1.111, terbagi dari sekolah negeri sebanyak 539 dan 572 sekolah swasta. Kemudian jumlah SMP sederajat sebanyak 494, yang terbagi dari sekolah berstatus negeri sebanyak 56 dan 438 berstatus swasta. Sedangkan SMA sederajat, sebanyak 169 yang terbagi dari sekolah negeri sebanyak 11 dan swasta sebanyak 158 lembaga, kemudian SMK sebanyak 75 lembaga pendidikan, yang terbagi dari 7 sekolah berstatu negeri dan 68 berstatus swasta. Sehingga  total sekolah di Sampang sebanyak 1.849.

”Jumlah guru PAI saat ini hanya tersisi sekitar 444 orang. Kerena sudah banyak yang memasuki usia pensiun. Kami tidak punya wewenang untuk mengusulkan pengangkatan, karena untuk PNS dari diknas (Kemendikbud, red) sedang sukwan harus melalui surat keputasan (SK) bupati,” katanya, pada Kabar Madura, Kamis (22/2).

Kewenangan istansinya hanya sebatas menangani porsolaan sertifikasi guru PAI dan pembinaan kurikulum keagamaan di masing-masing senjang sekolah. Selain itu, juga tidak punya kewenangan mengusulkan penambahan guru PAI. Selama Kemendikbud tidak minta penambahan guru bantu ke instansinya, jelasnya, dirinya tidak kuasa untuk mengusulkan, sedang pengangkatan ukwan belum memungkinkan, karena masa bakti bupati sudah akan berakhir. Dengan begitu, pihaknya tidak bisa menemukan solusi, untuk mengatasi kekurangan guru PAI tersebut.

”Kami berharap, dalam waktu dekat ini, diknas (Kemendikbud, red) segera mengusulkan pengangkatan guru dan bupati bisa mengupayakan penerimaan sukwan guru PAI,” tukasnya. (sub/waw)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top