NASIONAL

KPU Lakukan Coklit di Pengungsian Warga Syiah


TAK PILIH KASIH: Sejumlah komisioner KPU Sampang tetap memfasilitasi hak pilih warga Syiah asal Sampang yang kini berada di pengungsian. (KM/ist)

kabarmadura.co, (SIDOARJO) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang, Kamis (15/2), melakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih kepada ratusan warga Syiah asal Desa Nangkrenang, Omben, Sampang di Rusun Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo.

Dalam proses Coklit, Ketua KPU Sampang Syamsul Muarif yang didampingi komisioner KPU Kabupaten Sidoarjo mengatakan, pendataan pemilih untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur beserta Bupati dan Wakil Bupati Sampang, dilakukan karena ratusan warga Syiah asal Sampang nantinya akan difasilitasi KPU Sampang untuk menggunakan hak pilihnya di kota asal kelahiran mereka (Sampang,red).

“Karena pengungsi Syiah ini berasal dari Kabupaten Sampang, maka nantinya mereka akan menggunakan hak pilihnya di Sampang. Amanat ini sesuai perintah KPU RI bahwa mereka harus menggunakan hak pilihnya di kota asal mereka,” kata Syamsul Muarif, kepada wartawan, (15/2).

Dijelaskan Syamsul, pendataan atau pencoklitan dan sosialisasi bagi pengungsi Syiah asal Sampang yang saat ini tinggal di Sidoarjo dilakukan atas dasar surat edaran KPU nomor 60 tahun 2018, dan Peraturan KPU Nomor 8 tahun 2018 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah.

“Berdasarkan proses Coklit yang kita lakukan bersama, saat ini ada sekitar 378 orang pengungsi Syiah yang tinggal di rusun ini. Dari data tersebut ada 250 orang yang berhak memiliki hak pilih,” jelasnya.

Menurut Syamsul, pada Pemilukada tahun 2018 ini, para pengungsi hanya bisa menggunakan hak pilihnya di Kabupaten Sampang, yang mana hal itu tidak seperti pada Pileg dan Pilpres 2014 lalu. Sebab kala itu mereka bisa menggunakan hak pilihnya di pengungsian dengan disediakan Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus oleh KPU Sidoarjo.

“Untuk tekhnisnya nanti, KPU Sampang akan berkoordinasi dengan pemerintah agar dijemput dan diantar ke Sampang untuk menggunakan hak pilihnya, baik pada Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim maupun Pemilukada Sampang,” urainya.

Belum lama ini, pakar Hukum di Kabupaten Sampang, Arman Syahputra mengaku sangat mendukung atas langkah KPU yang akan tetap mengakomodir hak politik warga Syiah itu. Menurutnya hak memberikan suara atau memilih merupakan hak dasar setiap individu atau warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara. Ketentuan tersebut menurutnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 6A (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Yang pada intinya menyebutkan, tidak dibenarkan adanya diskirminasi mengenai ras, kekayaan, agama dan keturunan.

Kata Arman Syahputra, ketentuan UUD 1945 di atas mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak asasi setiap warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia.

“Hak memilih dan dipilih itu adalah hak setiap warga negara. Perkara nantinya mereka mau memanfaatkan atau tidak memanfaatkan hak pilihnya, itu adalah hak mereka. Yang terpenting adalah KPU mengakomodir semua kepentingan masyarakat dalam Pemilukada,” terangnya.(jti/km)

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top