Headline

Dinilai Cederai Gerbang Salam


Warga Tolak Pembukaan Kembali TK

TOLAK: Para wanita pemandu lagu di tempat karaoke terancam tidak bisa lagi menjalani pekerjaannya lantaran mendapat penolakan dari sejumlah warga. (KM/MIFTAHUL ARIFIN)

kabarmadura.co, (PAMEKASAN) – Meski rencana sejumlah pengusaha pemilik tempat karaoke (TK) untuk kembali membuka usahanya mendapat sedikit lampu hijau dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Panekasan dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Namun, pembukaan kembali tempat usaha tersebut masih terus mendapat  penolakan.

Koordinator Bagian Hukum dan Politik Aliansi Rakyat Oposisi Pamekasan (Araop) Zainullah mengaku bingung dengan langkah yang diambil oleh Pemkab Pamekasan, dengan memberikan angin segar terhadap pembukaan kembali tempat karaoke yang sebelumnya ditutup oleh pemkab melalui Satpol PP setempat.

Aktivis yang juga aktif di Pengurus Ansor Kecamatan Tlanakan ini menilai, langkah pemkab memberikan lampu hijau bagi pengusaha tempat karaoke untuk bisa membuka kembali usahanya meskipun dengan sejumlah sayarat yang ditentukan, telah menciderai upaya masyarakat untuk memberantas perilaku maksiat di kabupaten dengan slogan Gerbang Salam tersebut.

Ia menuding, jika penutupan tempat karaoke yang didasari oleh desakan masyarakat dan ulama sebagai pembohongan publik. Terbukti, saat ini pemkab telah membentuk tim pengawas untuk mengkroscek sejumlah tempat karaoke sebelum kemudian direkomendasikan untuk dibuka kembali.

“Jelas sebagai warga saya tidak setuju dengan langkah pemkab ini. Kalau hanya mau dibuka lagi dengan syarat seperti itu, kenapa dulu ditutup. Kalau seperti itu, bisa kan pemkab duduk bareng dengan pengusaha karaoke, tanpa harus melakukan pembohongan public,” kecam Zainullah, Ahad (11/2).

Penolakan terhadap rencana pembukaan kembali sejumlah tempat karaoke yang sempat disampaikan oleh Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syari’at Islam (LP2SI) Moh. Zahid. Proa yang berprofesi sebagai dosen itu lebih sepakat jika tempat karaoke tetap ditutup.

Menurutnya, selama ini memang banyak keluhan dari masyarakat mengenai beroperasinya tempat karaoke. Selain ada yang tidak berizin, realisasinya juga bertentangan dengan semangat Kota Gerbang Salam. Bahkan, ia mendapat laporan adanya penyimpangan norma sosial atau keagamaan yang terjadi di tempat karaoke.

Meski demikian, ia meminta kepada pemkab, jika sejumlah tempat karaoke terpaksa dibuka kembali, harus ada pengawasan ketat oleh instansi terkait agar tempat karaoke tetap mengacu pada konsep karaoke keluarga yang sudah menjadi komitmen awal.

“Sering kali masyarakat memanfaakan tempat karaoke itu bukan bersama keluarganya,” terangnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asy’ari menjelaskan, persetujuan pemerintah untuk pembukaan kembali sejumlah tempat karaoke yang sempat ditutup harus digaris bawahi. Sebab ada sejumlah persyaratn yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha sebelum membuka kembali usaha hiburan tersebut.

Selain persyaratan itu, pemerintah juga akan membentuk tim pengawas yang sudah disepakati bersama antara Pemkab Pamekasan, bersama ulama, aparat keamanan dan pengusaha karaoke, yang nantinya akan turun langsung ke tempat-tempat karaoke,  untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada pemerintah dalam memberikan izin operasi usaha karaoke di bumi Gerbang Salam.

“Hiburan itu nanti dibuka kalau sudah menyesuaikan dengan perda dan perubahannya itu. Nanti tim yang turun langsung mengecek tempat karaoke yang akan merekomendasikan pembukaan kembali usaha karaoke itu,” terang Wakil Bupati Pamekasan, Khalil Asy’ari. (pin).

 

Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Terpopuler

© Copyright2017 kabarmadura.co. All Rights Reserved.Themetf

To Top